Sorottajam.com - Maraknya aksi premanisme dan pungutan liar oleh oknum organisasi masyarakat (ormas) semakin memperburuk iklim investasi di Indonesia.

Hal ini diduga menjadi salah satu alasan utama TikTok lebih memilih Thailand untuk membangun pusat data senilai USD 8,8 miliar (sekitar Rp 140 triliun) dalam lima tahun ke depan.

Vice President of Public Policy TikTok, Helena Lersch, mengumumkan investasi besar tersebut dalam sebuah acara di Bangkok pada 28 Februari lalu. Keputusan ini cukup mengejutkan mengingat Indonesia merupakan pasar terbesar TikTok di Asia Tenggara.

Namun, di balik keputusan tersebut, kondisi keamanan bisnis di Indonesia dinilai tidak kondusif bagi investor asing. Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo), Shinta Widjaja Kamdani, mengungkapkan bahwa banyak perusahaan menghadapi tekanan dari oknum ormas yang meminta "jatah" proyek hingga melakukan pemerasan dalam bentuk pungutan liar dan uang keamanan.

Premanisme Mengancam Dunia Usaha

Shinta menegaskan bahwa praktik pemalakan ini bukan hanya merugikan pelaku usaha, tetapi juga mengancam daya saing Indonesia sebagai tujuan investasi.

"Aksi seperti ini menciptakan ketidakpastian dalam berbisnis. Investor tentu berpikir ulang sebelum menanamkan modal di Indonesia jika mereka harus menghadapi ancaman pemalakan dan gangguan dari oknum-oknum tidak bertanggung jawab," ujar Shinta.

Menurut laporan Himpunan Konsultan Hukum Indonesia (HKI), Indonesia kehilangan potensi investasi hingga ratusan triliun rupiah akibat aksi premanisme dan pungutan liar. Hal ini semakin memperburuk reputasi Indonesia di mata investor global.

Thailand Lebih Menjanjikan untuk Investasi

Sementara di Indonesia para pengusaha harus menghadapi berbagai tekanan dari ormas dan preman, Thailand justru menawarkan iklim investasi yang lebih stabil. Pemerintah Thailand memberikan kepastian hukum yang lebih jelas, insentif pajak yang menarik, serta keamanan yang lebih baik bagi pelaku usaha.

Tak hanya itu, regulasi bisnis di Indonesia yang kerap berubah-ubah serta aturan ketat terkait penyimpanan data juga diduga menjadi faktor lain yang membuat TikTok memilih Thailand.

Peringatan bagi Pemerintah Indonesia

Keputusan TikTok ini menjadi peringatan serius bagi pemerintah Indonesia. Jika masalah premanisme dan pungutan liar tidak segera ditangani, bukan hanya TikTok, tetapi investor asing lainnya juga bisa mengalihkan investasi mereka ke negara lain yang lebih ramah bisnis.

Ekonom Bhima Yudhistira menegaskan bahwa pemerintah harus segera melakukan reformasi besar-besaran untuk mengembalikan kepercayaan investor.

"Indonesia punya potensi besar, tapi jika investor terus dipalak, diancam, dan dipersulit, mereka tentu akan mencari tempat lain yang lebih aman dan menguntungkan," katanya.

Dengan semakin banyaknya investor yang enggan berinvestasi di Indonesia akibat premanisme dan gangguan dari ormas, pemerintah harus segera bertindak tegas jika tidak ingin perekonomian nasional semakin merosot. (Ihy)