Sorottajam.com - Calon Presiden nomor urut 03 Ganjar Pranowo menganggap terselenggaranya Pilpres 2024 saat ini, sarat dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). 

Ganjar berinisiatif akan menggunakan usulan hak angket untuk membuktikan kecurangan-kecurangan tersebut. Dia pun mendorong partai politik pendukungnya yang ada di DPR terutama PDI-P dan PPP ikut mengusulkan hak angket. 

“Jika DPR tak siap dengan hak angket, saya mendorong penggunaan hak interpelasi DPR untuk mengkritisi kecurangan pada Pilpres 2024,” ucap Ganjar dalam keterangannya, dikutip Senin (19/2/2024). 

Dia mengaku usulan untuk penggunaan hak angket itu sudah disampaikannya dalam rapat kordinasi Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud pada 15 Februari 2024. Pada kesempatan itu, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sudah meminta rencana penggunaan hak angket DPR dibicarakan dengan matang.

Nantinya, usulan penggunaan hak angket kemungkinan akan diusulkan pada pembukaan sidang DPR pada Maret 2024. PDIP dan PPP bersiap memimpin rencana itu. 

"Kalau ketelanjangan dugaan kecurangan didiamkan, maka fungsi kontrol enggak ada. Yang begini ini mesti diselidiki, dibikin pansus, minimum DPR sidang, panggil, uji petik lapangan,” terangnya. 

Namun begitu, Ganjar mengakui jika hanya PDIP dan PPP yang dorong hak angket maka tidak akan berhasil. Oleh sebab itu, mereka perlu dukungan partai politik lain di DPR. 

Dalam hal ini, Ganjar mengungkapkan pihaknya akan coba melobi partai politik pendukung pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar yaitu Partai NasDem, PKS, dan PKB. Jika PDIP, PPP, NasDem, PKS, serta PKB sepaham maka penggunaan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu dapat digolkan oleh lebih dari 50% anggota DPR.  

"Makanya kita harus membuka pintu komunikasi dengan partai pendukung Anies-Muhaimin," jelas Ganjar. (Ihy)