Sorottajam.com - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan ketersediaan anggaran negara untuk mendukung penanganan darurat hingga rekonstruksi infrastruktur di daerah terdampak.
“Saya hanya mengimbau sedikit ke BNPB dan pihak-pihak yang menangani bencana, kalau perlu dana, cepat ajukan. Kami dananya sudah siap,” kata Purbaya usai Seremoni Pembukaan Perdagangan Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2026 di Jakarta, Jumat (2/1/2026)
Menurut Purbaya, percepatan pengajuan anggaran sangat krusial karena masyarakat korban bencana membutuhkan bantuan segera, terutama untuk pemenuhan kebutuhan dasar dan pemulihan akses vital.
“Karena masyarakat yang terkena dampak bencana itu nggak bisa nunggu terlalu lama,” ujarnya.
Ia menegaskan ruang fiskal pemerintah saat ini cukup memadai untuk membiayai berbagai kebutuhan pemulihan, mulai dari pengadaan peralatan, pembangunan jembatan, hingga penyediaan hunian sementara maupun permanen.
Hingga akhir 2025, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) masih memiliki sisa anggaran penanganan bencana sekitar Rp1,5 triliun. Selain itu, BNPB sebelumnya juga telah mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,4 triliun pada 18 Desember 2025, termasuk Rp650 miliar yang dialokasikan untuk penanganan bencana di Sumatera. Saat ini, dana siap pakai bencana tercatat sebesar Rp1,51 triliun.
Dalam upaya mempercepat penanganan di lapangan, Purbaya mengungkapkan pemerintah tengah menyiapkan skema baru agar pencairan dana bencana tidak hanya dapat diajukan oleh BNPB. Ke depan, Satuan Tugas Darurat Jembatan atau Satgas Jembatan juga dapat mengajukan pencairan anggaran secara langsung.
Satgas Jembatan berada di bawah koordinasi Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan dibentuk atas arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangun jembatan darurat, terutama di wilayah terpencil dan terdampak bencana.
Kebijakan tersebut diambil menyusul laporan KSAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak yang menyebut pembangunan jembatan di sejumlah wilayah bencana di Sumatera selama ini dilakukan secara swadaya, bahkan hingga harus berutang.
Menanggapi kondisi itu, Purbaya menegaskan pemerintah siap memberikan dukungan pendanaan.
“Kami tidak keberatan apabila Satgas Jembatan mengajukan pencairan dana hingga Rp1 triliun dari sisa anggaran bencana BNPB,” katanya.
Dengan skema ini, pemerintah berharap proses pembangunan infrastruktur darurat dapat berjalan lebih cepat dan masyarakat terdampak bencana di Sumatera segera kembali beraktivitas secara normal.
