Sorottajam.com - Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (12/10) malam.
Pertemuan yang berlangsung sekitar tiga jam itu membahas sejumlah isu strategis, termasuk evaluasi kebijakan devisa hasil ekspor (DHE) yang dinilai belum berjalan optimal.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengatakan, rapat tersebut menyoroti perkembangan sistem keuangan nasional serta efektivitas penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 Tahun 2025 tentang DHE sumber daya alam (SDA).
“Ada beberapa hal yang dibahas secara khusus, salah satunya mengenai sistem keuangan dan perbankan, termasuk mengevaluasi kebijakan DHE yang sudah dijalankan,” ujar Prasetyo usai rapat, didampingi Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Angga Raka Prabowo.
Menurut Prasetyo, hasil pelaksanaan aturan yang mewajibkan eksportir menempatkan devisa hasil ekspor di bank dalam negeri itu belum sesuai dengan harapan pemerintah.
“Dari hasil yang ada, belum cukup menggembirakan. Masih ada sejumlah celah yang memungkinkan devisa belum sepenuhnya terserap di dalam negeri,” jelasnya.
Kebijakan DHE sendiri tertuang dalam PP Nomor 8 Tahun 2025 yang ditandatangani Presiden Prabowo pada Februari lalu. Aturan itu mewajibkan seluruh eksportir sumber daya alam untuk menyimpan dana hasil ekspornya di bank-bank nasional sejak 1 Maret 2025. Langkah ini diambil guna memperkuat cadangan devisa dan menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Dalam pidato saat peresmian Bank Emas Pegadaian dan Bank Syariah Indonesia pada Februari lalu, Prabowo sempat menargetkan agar devisa Indonesia dapat mencapai sedikitnya 100 miliar dolar AS dalam setahun setelah kebijakan DHE diberlakukan. Namun hingga kini, hasilnya dinilai belum sesuai ekspektasi.
Rapat di Kertanegara itu dihadiri oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, Menteri Perumahan Maruarar Sirait, serta Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
Turut hadir pula Wakil Panglima TNI Jenderal Tandyo Budi Revita, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) M. Herindra, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan sejumlah pejabat terkait lainnya.
