Sorottajam.com - Lima rumah warga di RT 1/RW 11, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, menjadi korban penggusuran yang keliru oleh Pengadilan Negeri Cikarang.

Padahal, berdasarkan data dari Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), lahan tersebut tidak termasuk dalam sengketa yang diputuskan pengadilan.

Menteri ATR/Kepala BPN, Nusron Wahid menegaskan bahwa, sertifikat hak milik (SHM) milik warga tetap sah dan tidak masuk dalam peta objek sengketa. “Setelah kami cek, lima lokasi tanah ini ternyata di luar peta dari objek yang disengketakan,” ujarnya.

Lima bangunan yang telah digusur itu milik Asmawati, Mursiti, Siti Muhijah, Yeldi, dan sebuah korporasi, Bank Perumahan Rakyat (BPR).

Eksekusi ini merupakan bagian dari sengketa lahan 3,6 hektare yang diajukan penggugat Mimi Jamilah sejak 1996 dengan SHM Nomor 706. Namun, setelah ditelusuri, lokasi lima rumah tersebut berada di luar lahan sengketa tersebut.

Eksekusi Tidak Sesuai Prosedur

Menteri Nusron menyoroti pelaksanaan eksekusi lahan yang dinilai tidak sesuai prosedur. Ia mengungkapkan bahwa ada tiga syarat utama dalam eksekusi lahan yang tidak dipenuhi oleh pengadilan dan penggugat.

“Proses eksekusi ini prosedurnya kurang tepat. Saya menganggap SHM warga masih sah, meskipun ada putusan pengadilan,” tegas Nusron.

Sebagai bentuk kepedulian, Nusron menyatakan akan memberikan bantuan dana pribadi sebesar Rp25 juta kepada masing-masing pemilik rumah yang terdampak. Selain itu, ia berjanji akan memediasi warga dengan Pengadilan Negeri Cikarang serta pihak-pihak terkait untuk mencari solusi terbaik.

Kasus ini kembali menyoroti pentingnya ketelitian dalam eksekusi putusan pengadilan agar tidak merugikan pihak yang tidak bersalah. Pemerintah diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum lebih kuat bagi warga yang memiliki sertifikat hak milik yang sah. (Ihy)