Sorottajam.com - Kasus dugaan pencurian minuman keras (miras) hasil razia oleh dua anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Tangerang Selatan (Tangsel) berujung pada sanksi kepegawaian. Satu anggota dipastikan telah diberhentikan, sedangkan satu lainnya masih menjalani pemeriksaan oleh Inspektorat.
Kepala Satpol PP Tangsel, Dahlan, mengungkapkan bahwa penanganan terhadap kedua anggota tersebut sebenarnya telah dilakukan sejak beberapa waktu lalu. Peristiwa dugaan pencurian barang bukti itu disebut terjadi sekitar satu bulan sebelum kasusnya mencuat ke publik.
Dahlan mengatakan, pihaknya telah mengambil tindakan terhadap keduanya sesuai dengan status kepegawaian masing-masing.
"Sudah penanganan itu mah, sudah lama. Udah lama, hampir sebulan lebih," ujar Dahlan saat dikonfirmasi, Senin (16/11/2026).
Ia menjelaskan, salah satu anggota yang terlibat merupakan tenaga Penyedia Jasa Lainnya Perorangan (PJLP). Anggota tersebut telah dijatuhi sanksi pemberhentian.
Sementara itu, anggota lainnya berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Penanganannya masih berlanjut melalui Inspektorat Kota Tangsel.
"Yang satu dipecat, satu dalam tahap proses. Karena P3K kan sudah masuk ke Inspektorat. Kalau yang satu sudah saya pecat karena PJLP," jelasnya.
Sebelumnya, Wakil Wali Kota Tangsel Pilar Saga Ichsan juga telah memberikan peringatan keras terkait dugaan pelanggaran tersebut. Ia menilai tindakan mengambil barang bukti hasil penertiban merupakan pelanggaran serius yang dapat berujung pada pemecatan.
Pilar menyebut, keputusan mengenai sanksi terhadap anggota yang bersangkutan harus mengacu pada ketentuan kepegawaian yang berlaku. Pemeriksaan terhadap oknum tersebut juga melibatkan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).
"Itu bisa berujung kepada pemecatan. Tapi dilihat nanti secara aturan seperti apa. Kan saya tidak tahu aturan secara rincinya. Tapi rasanya, ya rasanya sih itu fatal ya, fatal sekali," kata Pilar.
Menurut Pilar, persoalan tersebut tidak sekadar menyangkut pelanggaran disiplin internal. Dugaan pengambilan miras hasil sitaan juga berpotensi masuk ke ranah pidana karena barang tersebut merupakan aset milik negara atau daerah.
Ia menegaskan, seluruh barang sitaan dari kegiatan penertiban seharusnya dijaga dan diamankan hingga proses pemusnahan dilakukan. Karena itu, tidak ada alasan bagi petugas untuk mengambil atau memanfaatkan barang bukti tersebut untuk kepentingan pribadi.
"Itu mencuri barang aset milik negara itu. Itu kan rampasan itu milik negara untuk dimusnahkan. Dan itu enggak boleh," tegas Pilar.