Sorottajam.com - Menteri Koordinator Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menunjukkan komitmen serius dalam menyelesaikan dugaan penerbitan Surat Hak Guna Bangunan (SHGB) ilegal di Kohod, Kabupaten Tangerang.

Dalam pernyataan yang disampaikan oleh Staf Khusus Menteri Bidang Komunikasi dan Informasi Publik, Herzaky Mahendra Putra, Menko AHY disebut telah berkoordinasi beberapa kali dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) untuk mencari solusi terbaik.

“Menko AHY menyadari bahwa penerbitan SHM (Surat Hak Milik) dan SHGB berada di bawah kewenangan Kantor Pertanahan (Kantah) BPN Kabupaten Tangerang. Namun, beliau tetap berkomitmen menjadi bagian dari solusi atas persoalan ini,” ujar Herzaky.

AHY menduga ada penyalahgunaan wewenang di tingkat Kantah BPN dan kerja juru ukur yang berkontribusi pada terbitnya SHM dan SHGB di area yang secara fisik merupakan laut.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan adanya persetujuan RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) dan PKKPR (Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) yang diterbitkan oleh Pemerintah Provinsi Banten dan Bupati Tangerang sebagai dasar penerbitan dokumen pertanahan tersebut.

“Mari kita percayakan kepada Menteri ATR/BPN untuk menyelesaikan masalah ini secara tuntas. Menko AHY mendukung penuh investigasi yang sedang dilakukan oleh Kementerian ATR/BPN, dan hasilnya akan disampaikan kepada publik,” tambah Herzaky.

Jika terbukti ada pelanggaran hukum, Menko AHY menegaskan pentingnya memproses pihak-pihak yang terlibat secara hukum. Langkah ini dinilai sebagai bentuk penguatan tata kelola pertanahan yang transparan dan akuntabel.

Hingga saat ini, investigasi kasus SHGB ilegal di Kohod masih berlangsung, dan pemerintah berkomitmen untuk menuntaskan permasalahan ini demi menjaga kepercayaan masyarakat. (Ihy)